Proyek digitalisasi SPBU Pertamina yang semestinya menjadi simbol transparansi dan efisiensi, kini justru jadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima saksi sudah dipanggil dalam dugaan korupsi yang melibatkan proses digitalisasi ini.
Pertanyaannya: kenapa sistem yang sudah “online” masih bisa dimanfaatkan secara tidak transparan? Jawabannya sederhana — digitalisasi tanpa sistem validasi, audit trail, dan kontrol dokumen yang ketat tetap membuka celah manipulasi.
Kasus ini jadi bukti nyata bahwa sekadar pakai teknologi belum cukup. Kita butuh sistem digital yang bisa dipercaya, yang tidak hanya mempermudah, tapi juga mengamankan proses dari hulu ke hilir.
Fakta dan Kronologi Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa dugaan praktik korupsi dalam proyek digitalisasi SPBU Pertamina berlangsung dari 2019 sampai 2023. Nilai proyek ini sangat besar, mencapai sekitar Rp 3,6 triliun, yang melibatkan pengadaan sistem monitoring distribusi bahan bakar dan penjualan BBM secara near real-time di lebih dari 5.000 SPBU seluruh Indonesia.
Pihak yang menjalankan proyek digitalisasi ini adalah PT Telkom, bukan langsung Pertamina. Hal ini menimbulkan kontroversi karena KPK menuduh adanya pembayaran yang berlebihan serta proses pengadaan yang kurang transparan. Metode penunjukan langsung oleh entitas BUMN tanpa proses lelang terbuka diduga melanggar prinsip persaingan usaha sehat.
Hingga saat ini, KPK masih melakukan pendalaman dan bekerjasama dengan auditor independen untuk menghitung berapa besar kerugian negara yang disebabkan. Lima orang saksi telah dipanggil, termasuk pejabat terkait di PT Telkom yang mengelola digitalisasi ini.
Kenapa Digitalisasi Belum Menjamin Bersih dan Transparan?
Sistem digital yang sudah berjalan bukan jaminan sepenuhnya untuk menghilangkan praktik korupsi dan manipulasi. Ada beberapa faktor mengapa digitalisasi di proyek ini gagal menjadi solusi transparansi, antara lain:
- Sistem Validasi yang Lemah: Transaksi digital harus tervalidasi dengan ketat di setiap tahap. Tanpa verifikasi autentikasi data, masih ada kemungkinan manipulasi input data atau dokumen palsu.
- Audit Trail Kurang Komprehensif: Catatan log aktivitas dan transaksi digital mesti mencakup seluruh jejak proses yang tak bisa dihilangkan atau diedit tanpa rekam jejak. Audit trail juga harus mudah diakses untuk pemeriksaan oleh pengawas independen.
- Kontrol Dokumen yang Longgar: Dokumen digital harus dilindungi dari akses tidak sah dan penyuntingan ilegal. Tanpa proteksi dokumen yang terbaik, pelaku bisa dengan mudah memalsukan dokumen pendukung transaksi.
- Ketiadaan Transparansi dalam Proses Pengadaan: Metode pengadaan barang dan jasa harus transparan serta bersaing agar mencegah penyalahgunaan wewenang dan mark-up harga.
Tanpa keempat unsur tersebut, digitalisasi justru bisa menjadi “kedok” untuk menutupi praktik korup yang selama ini sulit dilacak di sistem manual.
Dampak Positif maupun Negatif Digitalisasi Jika Tidak Didukung Sistem yang Kokoh
Digitalisasi sebenarnya dapat memberikan manfaat besar jika dijalankan dengan tata kelola yang benar, seperti:
- Efisiensi Operasi: Mempercepat proses administrasi dan pelaporan dalam distribusi BBM.
- Transparansi Real-Time: Pengawasan transaksi dan stok BBM yang akurat dan cepat diketahui.
- Pengurangan Kecurangan Manual: Minimalkan kesalahan atau manipulasi manusia secara langsung.
Namun, akibat kasus SPBU Pertamina, fakta menunjukkan:
- Kerugian Negara Ratusan Miliar: Jika proses pengadaan dan penagihan bermasalah, negara kehilangan dana besar.
- Menurunnya Kepercayaan Publik: Masyarakat mulai meragukan integritas program digital pemerintah.
- Risiko Penghambatan Proyek Digital Lainnya: Kasus ini bisa membuat lembaga pemerintah lain ragu melakukan digitalisasi.
Solusi: Membangun Sistem Digital yang Terpercaya dan Aman
Untuk menghindari kasus serupa, pemerintah dan pihak swasta harus mengadopsi sistem digital yang mengedepankan keamanan dan kredibilitas:
- Implementasi e-KYC (electronic Know Your Customer): Verifikasi identitas yang kuat untuk memastikan setiap aktor yang terlibat valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Tanda Tangan Digital Legal dan Terjamin: Memperkuat keabsahan dokumen digital sehingga sulit dimanipulasi tanpa jejak hukum.
- Audit Trail Realtime yang Transparan: Teknologi yang bisa merekam dan memonitor seluruh aktivitas penggunaan data dan transaksi dalam sistem secara permanen dan transparan.
- Pengawasan Independen oleh Lembaga Wasit Data: Otoritas yang khusus mengawasi kepatuhan dan keamanan data digital agar sesuai regulasi nasional termasuk UU PDP serta prinsip antikorupsi.
- Penggunaan Teknologi Blockchain (opsional): Catatan transaksi blockchain memungkinkan informasi tidak bisa diubah secara sepihak dan transparan untuk semua pihak terkait.
Peran Beeza dalam Menjawab Tantangan Keamanan Digitalisasi
Beeza hadir sebagai solusi digital trust terdepan dengan layanan:
- Verifikasi Identitas Otomatis (e-KYC): Memastikan pelaku transaksi adalah pihak asli dengan teknologi face match dan liveness detection yang legal dan akurat.
- Tanda Tangan Digital Legal: Memperkuat keamanan dokumen digital dan mendukung kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi.
- Monitoring Keamanan Data Realtime: Memudahkan institusi mengawasi proses digitalisasi dengan audit trail yang tidak bisa dimanipulasi.
Dengan Beeza, Bisnis dan institusi pemerintah dapat memastikan proses digitalisasi mereka aman, transparan, dan efisien, tanpa membuka celah korupsi dan manipulasi.
Jangan biarkan digitalisasi hanya jadi jargon tanpa hasil nyata. Lindungi proses digitalisasi bisnis dan institusi Anda dengan solusi digital trust dari Beeza. Nikmati kemudahan verifikasi identitas otomatis, tanda tangan digital legal, dan monitoring keamanan data secara real-time yang sesuai dengan regulasi terbaru.Kunjungi beeza.id sekarang juga untuk demo gratis dan konsultasi keamanan data yang komprehensif. Pastikan digitalisasi Anda membawa dampak transparansi dan akuntabilitas yang sesungguhnya.