Smart City Butuh Smart Verification!
Jakarta terus bergerak menuju transformasi digital. Salah satu langkah terbarunya adalah uji coba sistem face recognition untuk layanan publik. Mulai dari naik TransJakarta, bayar parkir, hingga mengakses layanan pajak daerah — cukup dengan wajah. Namun, di balik semua kemudahan ini, muncul kekhawatiran mendalam: bagaimana perlindungan data biometrik warga? Apakah sistem ini aman dari penyalahgunaan?
Langkah Baru Menuju Kota Pintar
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengumumkan pada 12 Juli 2025 bahwa mereka tengah menguji coba sistem pengenalan wajah di beberapa titik layanan publik. Proyek ini merupakan bagian dari strategi besar menuju Jakarta sebagai kota pintar (smart city), yang mengandalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan masyarakat.
Menurut Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, teknologi face recognition saat ini digunakan untuk beberapa kebutuhan utama, seperti:
- Check-in otomatis di halte TransJakarta dan stasiun LRT
- Pembayaran parkir digital di pusat kota
- Autentikasi pengguna untuk transaksi pajak daerah atau retribusi
- Akses layanan publik berbasis NIK dan verifikasi wajah langsung
Langkah ini diyakini akan mempermudah interaksi warga dengan sistem layanan publik, mengurangi antrian, dan memangkas biaya operasional.
“Kami ingin Jakarta menjadi model kota pintar berbasis teknologi yang ramah pengguna. Face recognition adalah langkah awal menuju sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan efisien,” ujar Arif Rachman, Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta.
Manfaat Teknologi: Cepat, Presisi, Minim Interaksi
Teknologi pengenalan wajah menawarkan sejumlah keunggulan dalam konteks layanan publik:
- Efisiensi waktu: Warga tidak perlu lagi membawa kartu fisik atau login manual
- Akurasi tinggi: Verifikasi identitas berbasis biometrik cenderung lebih akurat dibandingkan metode tradisional
- Minim kontak fisik: Cocok untuk sistem layanan pasca-pandemi
- Integrasi lintas sektor: Bisa digunakan dalam transportasi, perizinan, administrasi kependudukan, hingga kesehatan
Tak hanya Jakarta, kota-kota besar seperti Singapura, Seoul, dan Tokyo telah lebih dulu mengadopsi teknologi biometrik untuk mengoptimalkan sistem smart city mereka. Menurut riset dari MarketsandMarkets, nilai pasar global untuk teknologi pengenalan wajah diperkirakan mencapai USD 16,7 miliar pada 2028, meningkat tajam dari USD 5,4 miliar pada 2022.
Tantangan Besar: Privasi dan Perlindungan Data
Meski terlihat menjanjikan, penerapan face recognition di ruang publik juga menimbulkan kekhawatiran serius, terutama terkait perlindungan data pribadi dan potensi penyalahgunaan teknologi.
1. Data Biometrik Bersifat Permanen
Berbeda dengan password yang bisa diganti, data wajah tidak bisa diubah. Jika terjadi kebocoran, dampaknya jauh lebih serius. Warga bisa menjadi korban pencurian identitas atau bahkan profil digital mereka digunakan untuk penipuan.
2. Potensi Pengawasan Berlebihan
Sistem face recognition yang tersebar di ruang publik berpotensi menciptakan sistem pengawasan massal jika tidak diawasi dengan ketat. Aktivitas warga bisa dipantau tanpa sepengetahuan mereka, yang bertentangan dengan prinsip privasi.
3. Ketiadaan Standar Teknis dan Audit
Meskipun Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pelaksanaannya masih di tahap awal. Belum ada standar teknis khusus yang mengatur bagaimana data biometrik disimpan, siapa yang berhak mengaksesnya, dan seperti apa prosedur auditnya.
“Kita harus ingat bahwa smart city bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal tata kelola data yang bertanggung jawab,” ujar Laily Maulida, peneliti keamanan digital dari ICT Watch.
Risiko Bias Algoritma dan Diskriminasi
Studi dari MIT Media Lab menunjukkan bahwa beberapa sistem face recognition menunjukkan bias signifikan terhadap gender dan warna kulit, terutama ketika dataset pelatihan tidak inklusif. Dalam konteks pelayanan publik, hal ini bisa menimbulkan diskriminasi sistemik jika tidak ditangani dengan benar.
Contohnya, wajah seorang warga bisa gagal dikenali oleh sistem hanya karena algoritma tidak terlatih untuk mengenali karakteristik wajah dari kelompok etnis tertentu. Ini bisa berdampak pada penolakan akses layanan, keterlambatan, hingga kerugian administratif.
Solusi untuk Implementasi Aman
Agar teknologi ini benar-benar bermanfaat tanpa melanggar hak privasi, Jakarta perlu mengadopsi pendekatan bertanggung jawab. Beberapa langkah yang direkomendasikan:
a. Liveness Detection
Sistem face recognition wajib dilengkapi dengan liveness detection berbasis AI. Teknologi ini memastikan bahwa wajah yang diverifikasi benar-benar milik individu secara langsung, bukan dari rekaman video, foto, atau deepfake.
b. Multi-Factor Authentication (MFA)
Menggabungkan pengenalan wajah dengan faktor verifikasi lain seperti OTP atau PIN bisa memperkuat keamanan sistem, terutama untuk transaksi penting seperti pembayaran pajak atau akses data kependudukan.
c. Audit Trail & Transparansi Akses
Setiap proses verifikasi harus tercatat dan dapat ditinjau. Pengguna berhak tahu kapan, oleh siapa, dan untuk apa data wajah mereka digunakan.
Solusi Teknologi yang Siap Pakai: Beeza
Di tengah kebutuhan akan sistem verifikasi biometrik yang canggih dan aman, hadirnya solusi seperti Beeza menjadi relevan. Beeza menawarkan:
- Teknologi face match & liveness detection berbasis AI
- Tanda tangan digital yang sah secara hukum
- Sistem audit trail yang dapat ditinjau kapan saja
- Integrasi API untuk berbagai sektor: pemerintahan, keuangan, hingga layanan publik
Dengan pendekatan yang berorientasi pada keamanan dan privasi, Beeza memberikan solusi end-to-end untuk menghadirkan kepercayaan dalam setiap proses verifikasi digital.
Kesimpulan: Teknologi Harus Sejalan dengan Etika
Transformasi Jakarta menuju kota pintar adalah langkah yang layak diapresiasi. Namun, penerapan teknologi seperti face recognition harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi. Keamanan sistem, transparansi penggunaan data, dan hak digital warga harus menjadi pertimbangan utama.
Tanpa kerangka kerja yang kuat, teknologi berpotensi menjadi alat pengawasan alih-alih pemberdayaan. Namun dengan sistem verifikasi yang aman dan transparan, Jakarta bisa menjadi model smart city yang benar-benar berfokus pada kenyamanan dan kepercayaan publik.Bangun sistem verifikasi yang cerdas, aman, dan terpercaya untuk layanan publik Anda. Jelajahi solusi autentikasi digital berbasis AI di beeza.id